Mytulisan

Uber dan GrabCar Resmi Berbadan Hukum Koperasi Melalui PRRI

Beberapa waktu lalu, Kemenhub meminta Kemenkominfo untuk memblokir Transportasi darat berbasis aplikasi online, GrabCar dan Uber.
 
Alasan permohonan pemblokiran tersebut karena GrabCar dan Uber melanggar sejumlah aturan, yang salah satunya tidak berbadan hukum.
 
Melalui Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PRRI), Uber dan GrabCar yang memang terafiliasi mengajukan permohonan ke Kementerian Koperasi dan UKM.
 
Hasilnya, pihak Kementerian Koperasi dan UKM mengabulkan permohonan tersebut, GrabCar dan Uber kini resmi berbadan hukum koperasi.
 
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang memberikan akta pendirian badan hukum koperasi bagi Koperasi Jasa Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia (PRRI) di kantor Kementerian Koperasi dan UKM berharap, dengan adanya badan hukum ini, polemik seputar angkutan darat beraplikasi teknologi dapat segera diakhiri.
 
"Dengan adanya badan hukum tersebut, saya harapkan polemik seputar angkutan darat beraplikasi teknologi dapat segera diakhiri," Ujar Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dikutip dari cnnindonesia.com.
 
Ketua Koperasi Jasa PRRI Ponco Seno menjelaskan, dengan adanya bandan hukum ini, Pihaknya sudah memiliki wadah secara resmi untuk menjalankan usaha sewa mobil, termasuk yang menggunakan aplikasi teknologi online sepeti GrabCar dan Uber.
 
"Dengan berkoperasi, artinya kita sudah memiliki wadah secara resmi untuk menjalankan usaha sewa mobil, termasuk yang menggunakan aplikasi teknologi, seperti GrabCar dan Uber. Kita disatukan dalam satu wadah koperasi," kata Ponco.
 
Polemik GrabCar dan Uber juga di muat di situs berita online Singapura straitstimes.com dengan judul "GrabCar, Uber drivers may need vocational licence soon"


[caption id="attachment_11824" align="aligncenter" width="729"] Polemik GrabCar dimat di situs berita singapura (via staitstimes.com)[/caption]


Anda Sedang Membaca : Uber dan GrabCar Resmi Berbadan Hukum Koperasi